Bangli Tolak Jadi “Tempat Sampah” Denpasar: DPRD Bangli Ingatkan Konsep Hulu Teben!

BANGLI – SUDUTMATANEWS.COM

Wacana Pemerintah Kota Denpasar untuk membuang sampah ke Kabupaten Bangli memicu gelombang penolakan keras dari berbagai kalangan di Bangli. Penolakan ini bukan hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari anggota DPRD Bangli.

Made Joko Arnawa, anggota DPRD Bangli sekaligus Ketua Fraksi Restorasi Raya DPRD Bangli, secara tegas menolak wacana tersebut. Ia menilai bahwa Bangli belum mampu mengelola sampah sendiri, apalagi ditambah dengan sampah dari luar daerah.

“Mengelola sampah sendiri saja Bangli belum mampu, apalagi ditambah dengan sampah luar daerah. Produksi sampah yang relatif tinggi di Bangli dibanding dengan daya tampung, maka akan menjadi persoalan serius ke depan bila menampung sampah luar daerah,” ujar Joko.

Joko juga mendesak Pemkab Bangli untuk segera memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai wacana ini, agar tidak menimbulkan polemik dan kesimpangsiuran informasi.

“Ada wacana tentang sampah ini biar ga bias, maka Pemkab Bangli mesti segera menyampaikannya ke masyarakat agar tidak menjadi polemik,” harap Joko.

Lebih lanjut, Joko mengingatkan kembali tentang konsep Hulu Teben yang diyakini dalam agama Hindu. Menurutnya, sampah seharusnya dibawa ke hilir, bukan ke hulu.

“Bangli kan hulunya Bali, masak sampah di bawa ke hulu. Kalau sampah dibawa ke hulu maka air dari hulu tercemar dan sampai ke daerah bawahpun air itu menjadi kotor, logikanya kan begitu,” tegas Joko.

Meskipun Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika, sebelumnya memberikan sinyal untuk menerima sampah dari Denpasar, Joko menegaskan bahwa hal tersebut baru merupakan pendapat pribadi. Ia menilai bahwa DPRD Bangli sebagai lembaga seharusnya menyikapi persoalan ini secara resmi agar tidak menimbulkan spekulasi dan menambah gelombang protes.

Penolakan keras dari DPRD Bangli ini semakin memperkuat resistensi terhadap wacana pembuangan sampah Denpasar ke Bangli. Pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat mencari solusi lain yang lebih berkelanjutan dan tidak merugikan daerah lain. (**)