Perang Sampah di Bali? Warga Bangli Siaga Hadang Truk Denpasar, Harga Diri Jadi Taruhan!

BANGLI – SUDUTMATANEWS.COM

Rencana Pemkot Denpasar mengirimkan sampah ke TPA Bangli memicu “perang” baru di Pulau Dewata. Gelombang penolakan dari warga Bangli semakin memanas, bahkan mereka menyatakan siap turun langsung menghadang truk-truk sampah dari Denpasar di perbatasan wilayah.

Ancaman blokade ini bukan isapan jempol belaka. Ida Bagus Raka Mudarma, mantan Ketua DPRD Bangli, dengan tegas menyatakan penolakannya. Menurutnya, dampak negatif rencana ini jauh lebih besar dari manfaat yang mungkin didapatkan. Infrastruktur jalan menuju TPA Bangli yang notabene jalan umum, dinilai tak akan kuat menampung lalu lalang truk sampah setiap hari.

“Jalan yang rusak saja banyak belum terbiayai, ini malah mau ditambah beban,” ujarnya, Jumat (26/12/2025), dengan nada geram.

Senada, anggota DPRD Bangli, Made Joko Arnawa, juga menolak mentah-mentah rencana tersebut. Ia mengingatkan, Bangli pun masih kesulitan mengelola sampah sendiri, apalagi harus menampung sampah dari daerah lain. Joko juga menyinggung konsep “Hulu Teben”, mengingatkan bahwa Bangli sebagai hulunya Bali seharusnya tidak menjadi tempat pembuangan sampah.

“Bangli kan hulunya Bali, masak sampah di bawa ke hulu. Kalau sampah dibawa ke hulu maka air dari hulu tercemar dan sampai ke daerah bawahpun air itu menjadi kotor, logikanya kan begitu,” tegas Joko, menambahkan nada penolakan.

Raka Mudarma menambahkan, kekesalan warga memuncak karena tidak adanya sosialisasi sebelumnya. Ia mengaku belum mendengar adanya kesepakatan resmi antara Pemkab Bangli dan Pemkot Denpasar terkait rencana ini.

“Pejabat Bangli juga belum pernah menyampaikan izin. Jangan main coba-coba, ini bisa mengganggu ketentraman dan bikin Bangli gaduh,” ancamnya.

Pernyataan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di media justru dianggap menyulut emosi warga. Raka Mudarma dan warga yang sepemikiran siap siaga di pintu masuk Bangli, tepatnya di wilayah Guliang, untuk menghadang truk sampah yang dikabarkan mulai beroperasi Januari 2026.

“Apapun risikonya, ini sudah keputusan. Tidak ada kompromi. Kami tolak benar,” tandasnya dengan nada tinggi.

Konflik sampah ini bukan lagi sekadar masalah lingkungan, tapi sudah menyentuh harga diri warga Bangli. Akankah Pemkot Denpasar mendengarkan aspirasi warga Bangli? Atau justru eskalasi konflik tak terhindarkan, dan “perang sampah” benar-benar terjadi di gerbang perbatasan? (**)