Proyek Jalan Rp,2.2.Miliar PAD 2026 di Kecamatan Bekasi Timur Diduga Gagal Mutu, CV. Tumaritis dan Pengawasan Jadi Sorotan

Kota Bekasi – Sudutmatanews.com | Proyek rekonstruksi jalan di Jalan Nonton Kecamatan Bekasi Timur, kota Bekasi yang dibiayai dari PAD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp2.262.559.217, kini menjadi sorotan tajam publik. Jalan yang baru saja selesai dikerjakan tersebut sudah mengalami retakan di sejumlah titik, memunculkan dugaan kuat adanya kegagalan mutu konstruksi sekaligus memantik pertanyaan serius terhadap integritas pelaksanaan proyek dan efektivitas pengawasan teknis.

Pantauan di lapangan menunjukkan retakan memanjang yang membelah badan jalan, bahkan di beberapa bagian terlihat retakan yang berpotensi melebar jika tidak segera ditangani. Kerusakan dini seperti ini tidak lazim terjadi pada proyek yang masih dalam usia sangat muda. Secara teknis, retakan prematur dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi, komposisi campuran beton yang tidak memenuhi standar, ketebalan konstruksi yang tidak memadai, hingga metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur teknis yang berlaku.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pekerjaan di lapangan. Padahal, proyek infrastruktur jalan yang dibiayai dari anggaran negara wajib memenuhi standar mutu tertentu agar memiliki umur layanan yang optimal. Jalan yang baru selesai namun sudah retak menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pekerjaan dilakukan secara profesional dan sesuai spesifikasi, atau justru sekadar mengejar penyelesaian administratif tanpa menjamin kualitas jangka panjang.

Tidak hanya kualitas fisik yang dipertanyakan, aspek pengawasan teknis juga menjadi sorotan tajam. Dalam setiap proyek pemerintah, terdapat mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan konsultan pengawas, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta instansi terkait. Pengawasan ini bertujuan memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak. Namun, munculnya retakan dalam waktu singkat menimbulkan dugaan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan optimal atau bahkan terkesan formalitas semata.

Sejumlah warga Bekasi Timur mengaku kecewa dengan kondisi jalan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan. Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa retakan mulai terlihat tidak lama setelah proyek dinyatakan selesai.

“Kami sangat kecewa. Belum lama selesai sudah retak. Padahal anggarannya dua miliar lebih. Kami hanya ingin jalan yang kuat, bukan yang cepat rusak seperti ini,” ujarnya dengan nada prihatin.

Kekecewaan warga semakin diperkuat dengan minimnya transparansi informasi proyek. Papan proyek yang terpasang di lokasi tidak mencantumkan rincian volume pekerjaan, seperti panjang, lebar, maupun ketebalan konstruksi jalan. Padahal, informasi tersebut merupakan bagian penting dari transparansi publik dan menjadi dasar bagi masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran negara.

“Kami tidak tahu spesifikasinya bagaimana. Tidak ada informasi panjang, lebar, atau ketebalan jalan. Kalau tidak terbuka seperti ini, bagaimana masyarakat bisa memastikan pekerjaan sesuai atau tidak?” tambah warga lainnya.

Ketiadaan rincian teknis pada papan proyek tidak hanya melanggar prinsip transparansi, tetapi juga berpotensi menutup ruang kontrol sosial masyarakat. Transparansi merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Proyek ini diketahui dikerjakan oleh CV TUMARITIS . Dengan munculnya kerusakan dini, tanggung jawab profesional perusahaan pelaksana kini menjadi sorotan utama. Sebagai pihak yang terikat kontrak, kontraktor wajib menjamin kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam kontrak konstruksi umumnya terdapat masa pemeliharaan, di mana kontraktor bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang muncul akibat kegagalan mutu pekerjaan.

Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana belum memberikan klarifikasi resmi terkait penyebab retakan maupun langkah perbaikan yang akan dilakukan. Sikap diam kontraktor justru memperkuat kesan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Kondisi ini juga menempatkan peran instansi pengawas internal pemerintah dalam posisi yang patut dipertanyakan. Inspektorat Kota Bekasi didesak untuk segera melakukan audit teknis dan administratif guna memastikan apakah proyek telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan prosedur. Audit tersebut penting untuk mengidentifikasi potensi kelalaian, kesalahan teknis, maupun indikasi penyimpangan.

Selain itu, Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, juga diminta untuk melakukan penelusuran lebih lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau potensi kerugian negara. Infrastruktur yang dibangun dengan dana publik harus memberikan manfaat jangka panjang, bukan justru menjadi simbol pemborosan anggaran akibat mutu pekerjaan yang dipertanyakan.

Pengamat pembangunan daerah menilai, kasus seperti ini bukan sekadar persoalan retakan fisik, melainkan cerminan lemahnya sistem pengendalian mutu dan pengawasan proyek pemerintah. Jika tidak ditindaklanjuti secara serius, praktik serupa berpotensi terus berulang dan merugikan masyarakat luas.

Retakan pada jalan di Jalan Nonton Kecamatan Bekasi Timur, kota Bekasi, bukan hanya soal beton yang pecah, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola pembangunan daerah. Ketika proyek yang baru selesai sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas konstruksi, tetapi juga integritas pengelolaan anggaran publik.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan adanya evaluasi menyeluruh, perbaikan yang bertanggung jawab, serta penegakan akuntabilitas. Sebab, setiap rupiah dari anggaran daerah adalah amanah publik yang seharusnya diwujudkan dalam pembangunan berkualitas, transparan, dan berkelanjutan—bukan proyek yang retak sebelum sempat memberi manfaat maksimal. (Red)